Lewati ke konten utama

Kenali Apa Itu Pajak Bitcoin, Ethereum & Crypto lainnya

Fransiskus
Diperbarui

Kenali Apa Itu Pajak Crypto Bitcoin.png
Pemerintah resmi menerapkan pajak aset kripto atau cryptocurrency di Indonesia. Tarif pajak aset kripto ditetapkan dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Simak ulasan lengkap tentang pajak Bitcoin, ethereum & cryptocurrency di Indonesia di Indonesia  maupun tarif pajak kripto di dunia serta siapa pemungut PPN dan PPh pajak kripto pada artikel ini. 

Bagaimana Pengenaan Pajak Bitcoin, Ethereum & Cryptocurrency Lainnya?

Mengingat jumlah transaksi aset kripto di Indonesia dan didunia semakin tinggi, dan permintaan akan aset kripto semakin meluas, Apakah transaksi aset kripto seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, BNB, ORDI, ADA, SOL dan crypto lainnya dikenakan pajak cryptocurrency? 

1. Pajak  Bitcoin atau Cryptocurrency di Indonesia

Seperti pada paragraf awal di atas, pemerintah resmi mengenakan pajak Bitcoin di Indonesia dalam payung hukum UU HPP dengan peraturan pelaksana teknis melalui PMK 68/PMK.03/2022.

Pada saat artikel ini di tulis, Harga Bitcoin naik 157% dalam kurun 1 tahun sejak awal Desember 2022 hingga awal desember 2023. Tak heran jika masyarakat menilai bahwa aset kripti jadi salah satu instrumen investasi yang menggiurkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, dalam siaran pers Nomor SP-29/2022 menyatakan bagaiamana pajak memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Siapakah Subjek Pajak Kripto Di Indonesia ?

Merujuk Pasal 19 PMK 68/2022, subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah:

  • Penjual aset kripto
  • Penyelenggara PMSE
  • miner Aset Kripto (miner)

Sedangkan subjek PPN kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah:

  • Pembeli aset kripto
  • Penjual aset kripto

Berapa Tarif Pajak cryptocurrency di Indonesia ?

Berikut ini daftar tarif pajak kripto atau PPN kripto dan PPh kripto yang didasari oleh peraturan PMK 68 Tahun 2022 tersebut:

  • Tarif PPN untuk trading aset kripto : 0,11% :

Tarif PPN atas trading aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdangan adalah Exchange lokal seperti Bittime

  • Tarif PPN atas trading aset kripto: 0,22% 

Tarif PPN atas trading aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara trading bukan oleh exchange lokal seperti Binance

  • Tarif PPN atas jasa mining: 1,1% 

Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.

  • Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan trading aset kripto: 0,1%

Tarif PPh Pasal 22 atas trading aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual trading aset kripto.

  • Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan trading aset kripto : 0,2% 

Tarih PPh Pasal 22 atas mining aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).

  • Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan mining aset kripto: 0,1% 

Tarif PPh Pasal 22 Final atas penghasilan mining aset kripto 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh miner aset kripto (miner), tidak termasuk PPN.

Tarif PPN Kripto dengan Besaran Tertentu

Merujuk Pasal 16 ayat (1) PMK 68/2022, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok miner aset kripto (mining pool) oleh miner aset kripto sebagai PKP, PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok miner aset kripto oleh miner aset kripto adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kritpo yang diterima oleh miner aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (block reward).

Contoh simulasi Pemungutan Pajak Bitcoin oleh Bittime Sesuai PMK 68/2022

Transaksi Jual Beli Bitcoin pada 5 Desember 2023:

  • Skenario Transaksi:

    • Pelanggan A memiliki Bitcoin yang ingin dijual.
    • Pelanggan B ingin membeli Bitcoin.
    • Keduanya menggunakan platform Bittime untuk transaksi ini.
    • Harga per Bitcoin ditetapkan pada Rp680.000.000.

  • Detail Pemungutan Pajak:

    • Pajak Penghasilan (PPh) dari Pelanggan A:
      • Pelanggan A menjual 0,7 Bitcoin.
      • PPh yang dikenakan adalah 0,1% dari nilai transaksi.
      • Perhitungan PPh: 0,1% x (0,7 Bitcoin x Rp680.000.000) = Rp476.000.-
    • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pelanggan B:
      • PPN sebesar 0.11% nilai transaksi dibebankan kepada Pelanggan B.
      • Perhitungan PPN: 0.11% x (0,7 Bitcoin x Rp680.000.000) = Rp533.600.-

2. Pengenaan Pajak Bitcoin atau Cryptocurrency di Dunia

Bitcoin atau cryptocurrency pada umumnya sudah diakui dan diperlakukan berbeda di tiap negara, dan hal ini mempengaruhi kebijakan pajak yang diterapkan. Berikut ini adalah ringkasan kebijakan pajak bitcoin-cryptocurrency di berbagai negara:

  1. China: Tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, namun menerapkan pajak penghasilan atas keuntungan dari penjualan mata uang kripto.

  2. Portugal: Dianggap sebagai surga investor mata uang kripto karena tidak mengenakan pajak cryptocurrency sama sekali.

  3. Hong Kong: Menganggap cryptocurrency sebagai komoditas virtual dan tidak menerapkan pajak atas penjualan saham mata uang kripto, tetapi menerapkan pajak keuntungan pada transaksi bisnis.

  4. Amerika Serikat: Memperlakukan cryptocurrency seperti instrumen investasi lainnya, dengan pajak capital gain yang berlaku.

  5. Georgia dan Illinois (AS): Memberikan insentif pajak bagi penambang mata uang kripto, dengan rencana pembebasan pajak untuk penggunaan listrik dalam penambangan.

  6. India: Meski belum ada peraturan resmi, India mengumumkan penerapan pajak sebesar 30% atas semua aset digital.

  7. Jepang: Mengenakan pajak penghasilan hingga 55% pada cryptocurrency, serta pajak final 20% untuk wajib pajak asing.

  8. Kazakhstan: Menerapkan pajak hanya pada penambang mata uang kripto, tanpa pajak atas impor peralatan penambangan.

  9. Inggris: Tidak mengakui cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi sebagai token, dengan pajak yang berlaku pada transaksi token mata uang kripto.

  10. Rusia: Pada tahun 2022, merencanakan pengenaan pajak kripto mengingat peran besar negara ini dalam ekonomi kripto global.

Bitcoin mendapat perlakuan yang beragam di tiap negara, baik dari segi pengakuan hingga penerapan pajak, menunjukkan keragaman pendekatan global terhadap aset digital ini.

BACA JUGA :

Panduan Lebih Lengkap Cara Beli Bitcoin (BTC) di Bittime
CARA STAKING ETH DAN DAPAT APY 10%
Apa Itu Neutron (NTRN)? Apa Itu Toncoin (TON)?
Apa Itu Pyth Network (PYTH)? Apa Itu Internet Computer (ICP)
Apa Itu Sei Network (SEI)? Apa Itu Hook Protokol (HOOK)? 


Ketahui Hal Lainnya Bersama Bittime:

  • Kumpulan artikel edukasi tentang blockchain, web3 dan kripto DI SINI
  • Ketahui hal yang ingin ditanyakan seputar Bittime DI SINI

Mulai langkah awal perjalanan kripto kamu bersama Bittime dan unduh aplikasi Bittime di sini:

Temukan Bittime di sini:

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan nasihat, rekomendasi, tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, dimana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar atau harga aset kripto.

 



 



Terkait dengan

Artikel terkait

Komentar

0 komentar

Harap masuk untuk memberikan komentar.