Cek Market Crypto Hari Ini:
Bittime - Aset kripto yang didukung bank sentral ( CBDC ) telah menjadi pusat perhatian di Asia-Pasifik, wilayah dinamis dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan adopsi teknologi tinggi.
Dengan potensi mengubah lanskap keuangan digital, CBDC menjanjikan inovasi signifikan dalam pembayaran dan sistem keuangan. Namun, apa sebenarnya peraturan CBDC di Asia-Pasifik?
Pada artikel kali ini kita akan membahas regulasi CBDC di beberapa negara Asia-Pasifik. Baca penjelasannya sampai akhir.
Apa Itu CBDC dan Bagaimana Regulasinya di Asia Pasifik?
CBDC adalah Mata Uang Digital Bank Sentral atau sekadar bentuk mata uang digital yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral suatu negara.
Berbeda dengan mata uang kripto yang diterbitkan secara independen, CBDC memiliki status hukum sebagai mata uang sah dan dijamin oleh bank sentral, sehingga menawarkan stabilitas nilai yang dijamin oleh pemerintah.
Salah satu tantangan utama dalam mengatur CBDC di Asia-Pasifik adalah ketidakpastian peraturan. Karena CBDC masih merupakan konsep yang relatif baru, belum ada kerangka peraturan atau konsensus yang jelas di antara negara-negara di kawasan mengenai cara mengaturnya dengan benar.
Penerapan CBDC menghadapi kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi blockchain di CBDC dapat memperkuat transparansi dan efisiensi, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang kontrol data pribadi dan risiko keamanan siber.
Asia-Pasifik terdiri dari berbagai negara dengan peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Kerja sama lintas batas dan konsensus regional akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan regulasi CBDC di kawasan.
Sejumlah negara di Asia-Pasifik, seperti China, Singapura, dan Australia telah aktif melakukan uji coba dan penelitian terkait CBDC.
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami implikasi teknis, ekonomi dan keamanan dari CBDC dan menyiapkan peraturan yang sesuai.
Beberapa bank sentral di kawasan telah berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya serta mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan mengenai peraturan dan kebijakan yang sebaiknya diterapkan dalam penerapan CBDC.
Baca Juga: Apa Itu Chromia (CHR)? Platform Blockchain untuk DApps
Peraturan CBDC di Australia
Mari kita bahas Australia sebagai negara pertama yang menjelaskan regulasi CBDC di Asia-Pasifik. Regulasi CBDC di Australia telah menjadi fokus perhatian pemerintah dan regulator keuangan di negara tersebut seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan akan inovasi keuangan digital.
Pemerintah Australia dan regulator keuangan, termasuk Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dan Australian Securities and Investments Commission (ASIC), sedang mempertimbangkan kerangka peraturan yang sesuai untuk CBDC.
Hal ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana CBDC akan diatur, bagaimana CBDC akan mengelola risiko keuangan dan keamanan, serta bagaimana melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Meskipun peraturan CBDC di Australia masih dalam tahap awal, pemerintah dan regulator terus memantau perkembangan teknologi dan pasar keuangan untuk memastikan bahwa Australia siap untuk mengadopsi CBDC pada waktu yang tepat dan dengan kerangka peraturan yang sesuai.
Dengan demikian, CBDC mempunyai potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan terhadap sistem keuangan Australia, termasuk meningkatkan efisiensi pembayaran, memperluas akses keuangan dan mendorong inovasi dalam ekosistem keuangan digital negara tersebut.
Baca juga:
Cara Beli BTC | Cara Beli JUP |
Cara Beli ETH | Cara Beli DOGE |
Cara Beli PYTH | Cara Beli SOL |
Peraturan CBDC di India
Hingga saat ini, India belum secara resmi meluncurkan CBDC. Namun, Bank Sentral India, Reserve Bank of India (RBI), telah menunjukkan minat dan kecenderungan untuk mengeksplorasi konsep CBDC dan mempertimbangkan implikasi ekonomi, keuangan, dan peraturan terkait.
RBI sedang mempertimbangkan kerangka peraturan yang sesuai untuk CBDC di India. Hal ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana CBDC akan diatur, bagaimana CBDC akan mengelola risiko keuangan dan keamanan, serta bagaimana melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Baca Juga: Apa itu Mata Uang Digital?
Regulasi CBDC di Tiongkok
CBDC di Tiongkok mencerminkan komitmen pemerintah untuk memimpin pengembangan teknologi keuangan digital. Sebagai negara yang terdepan dalam memperkenalkan CBDC, Tiongkok telah mengambil langkah besar dalam mengatur dan menguji CBDC.
Bank Sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBOC), telah melakukan uji coba CBDC di beberapa kota besar, termasuk Shenzhen, Beijing, dan Shanghai.
Uji coba ini bertujuan untuk mengumpulkan data, mengevaluasi kinerja teknis, dan memahami implikasi ekonomi dan sosial dari penggunaan CBDC.
Tiongkok telah berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti Bank for International Settlements (BIS) dalam mengembangkan standar dan pedoman global terkait CBDC. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempromosikan adopsi CBDC yang aman dan tertib di seluruh dunia.
Peraturan CBDC di Korea Selatan
Negara berikutnya yang akan kita bahas terkait regulasi CBDC di Asia-Pasifik adalah Korea Selatan. Peraturan CBDC di Korea Selatan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan potensi teknologi keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inovasi dalam ekosistem keuangan.
Bank Sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), telah mengumumkan rencananya untuk melakukan uji coba CBDC.
Uji coba ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, mengevaluasi kinerja teknis, dan memahami dampak ekonomi dan sosial dari adopsi CBDC di Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan sedang mengembangkan kerangka peraturan yang komprehensif untuk CBDC. Hal ini mencakup ketentuan mengenai penerbitan, distribusi, penggunaan dan pemantauan CBDC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang berlaku.
BOK melakukan studi kasus penerapan CBDC di negara lain, termasuk Tiongkok dan Swedia, untuk memahami pembelajaran dan implikasi yang dapat diterapkan dalam konteks Korea Selatan.
Peraturan CBDC di Singapura
Singapura aktif dalam kerja sama internasional terkait CBDC. Negara ini berpartisipasi dalam forum internasional dan berkolaborasi dengan negara lain dalam pengembangan standar dan pedoman global terkait CBDC.
Singapura memastikan peraturan CBDC di negaranya sejalan dengan praktik terbaik dan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga keuangan internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa CBDC tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.
Peraturan CBDC di Singapura bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan di sektor keuangan digital. Dengan pendekatan progresif dan kolaboratif, Singapura berharap dapat memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan CBDC di tingkat regional dan global.
Peraturan CBDC di Indonesia
Penjelasan regulasi CBDC di Asia Pasifik selanjutnya ada di Indonesia. Hingga saat ini Bank Indonesia (BI) belum resmi meluncurkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC).
Namun otoritas keuangan di Indonesia, termasuk BI, telah menunjukkan minat untuk mempelajari dan mengeksplorasi potensi CBDC dan dampaknya terhadap sistem keuangan negara.
Bank Indonesia telah melakukan kajian dan penelitian terkait teknologi blockchain dan CBDC. Langkah ini bertujuan untuk memahami potensi manfaat dan risiko CBDC, serta mempersiapkan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan terkait CBDC di Indonesia.
Bank Indonesia sedang dalam proses menetapkan kerangka peraturan untuk CBDC di Indonesia. Kerangka kerja ini akan mencakup ketentuan mengenai penerbitan, distribusi, penggunaan dan pemantauan CBDC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang berlaku.
Peraturan CBDC di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dan Bank Indonesia sedang mempertimbangkan berbagai faktor dan implikasi terkait adopsi CBDC di tanah air.
Melalui pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif, Indonesia berharap dapat memanfaatkan potensi CBDC untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan.
Baca Juga: Pajak Kripto di Indonesia: Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan PMK 68/2022
Peraturan CBDC di Jepang
Bank of Japan telah melakukan penelitian dan kajian mendalam terkait CBDC. Penelitian ini mencakup aspek teknis, ekonomi dan kebijakan terkait pengembangan dan penerbitan CBDC.
BOJ telah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, perusahaan teknologi, akademisi, dan masyarakat umum, untuk mendapatkan masukan mengenai kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran terkait CBDC.
Meski belum ada keputusan resmi terkait peluncuran CBDC di Jepang, pemerintah dan regulator terus memantau perkembangan teknologi keuangan digital serta melanjutkan penelitian dan diskusi terkait CBDC.
Melalui pendekatan yang bijaksana dan kolaboratif, Jepang berharap dapat memanfaatkan potensi CBDC untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperluas akses keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan.
Peraturan CBDC di Selandia Baru
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) belum secara resmi meluncurkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC). Namun, pemerintah Selandia Baru telah memperhatikan tren global dalam pengembangan CBDC dan sedang mempertimbangkan implikasi dan potensi penggunaan CBDC dalam sistem keuangan negaranya.
RBNZ dapat melakukan konsultasi publik lebih lanjut mengenai CBDC setelah pembentukan kerangka peraturan awal.
Hal ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai rencana CBDC dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani.
Meskipun belum ada keputusan resmi mengenai peluncuran CBDC di Selandia Baru, pemerintah dan regulator terus memantau perkembangan teknologi keuangan digital dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memahami implikasi dan potensi CBDC dalam konteks negara tersebut.
Dengan pendekatan yang bijaksana dan progresif, Selandia Baru berharap dapat memanfaatkan potensi CBDC untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di masa depan.
Peraturan CBDC di Pakistan
Peraturan CBDC terbaru di Asia-Pasifik sedang dibahas di Pakistan. Pakistan belum meluncurkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), dan tidak ada peraturan khusus yang mengatur CBDC di negara tersebut.
Namun, pemerintah dan bank sentral Pakistan, Bank Negara Pakistan (SBP), telah menunjukkan minat untuk mengeksplorasi potensi CBDC serta kemungkinan implikasi penggunaannya dalam sistem keuangan negara.
SBP akan mengutamakan perlindungan dan keamanan konsumen dalam regulasi CBDC. Standar keamanan yang ketat akan diterapkan untuk melindungi pengguna CBDC dari ancaman peretasan dan penipuan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi.
Pakistan dapat bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional terkait CBDC. Kerja sama ini dapat membantu Pakistan bertukar informasi, pengalaman, dan pembelajaran terbaik dalam mengembangkan dan mengatur CBDC.
Beli Crypto yang terhormat dari Bittime
Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti.
Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi.
Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.
Baca Juga:
Analisis Rantai: Aktivitas Pencucian Uang Kripto Turun 29% dari tahun 2022
Apa itu ATMR dan Mengapa Penting untuk DeFi?
Gangguan Optimisme Tidak Terkait dengan Pemeliharaan Terjadwal
DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.