Bagaimana Hukum Aset Virtual Dubai (UEA)? Ini Penjelasan Lengkapnya

Bittime - Dubai menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi terkemuka di dunia. Negara ini bahkan telah menjadi sorotan global dengan keputusan inovatifnya dalam mengatur aset virtual atau cryptocurrency.

Dengan terobosan regulasi yang ambisius, Dubai telah menetapkan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekosistem aset virtual di kawasannya.

Artikel ini akan membahas tentang aturan hukum aset virtual di Dubai (UEA) dan implikasinya.

Cek Market Crypto Hari Ini:

Apakah Dubai Melegalkan Trading Kripto?

Dubai memperbolehkan perdagangan cryptocurrency. Dubai telah menjadi pusat bisnis dan keuangan yang berkembang pesat di wilayah Timur Tengah, dan pemerintahnya telah mengambil sikap yang relatif terbuka terhadap cryptocurrency.

Banyak platform pertukaran cryptocurrency beroperasi di Dubai dan memfasilitasi perdagangan berbagai jenis mata uang digital, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lainnya.

Pemerintah Dubai tidak memiliki larangan resmi terhadap perdagangan cryptocurrency. Sebagai gantinya, mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi industri kripto untuk memastikan keamanan dan transparansi. 

Platform-platform pertukaran yang beroperasi di Dubai diharuskan untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kepatuhan terhadap prinsip Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Dengan demikian, individu dan perusahaan di Dubai dapat melakukan perdagangan cryptocurrency dengan percaya diri, asalkan mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam aset digital.

Landasan Hukum Aset Virtual di Dubai (UEA)

Pada tahun 2020, Pemerintah Dubai memperkenalkan Undang-Undang Aset Virtual, yang dikenal sebagai DLT Regulatory Framework.

Undang-undang ini dirancang untuk mengatur perdagangan, penyimpanan, dan transfer aset virtual serta memastikan kepatuhan dengan standar internasional dalam teknologi blockchain.

Langkah-langkah yang diambil oleh Dubai dalam mengatur aset virtual telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi dalam industri kripto.

Ini telah menarik minat investor dan perusahaan teknologi keuangan untuk menetapkan basis operasi mereka di Dubai.

Meskipun Dubai telah mencapai terobosan signifikan dalam mengatur aset virtual, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan penerapan aturan yang konsisten dan efektif, sambil mengakomodasi inovasi dan pertumbuhan sektor.

Baca Juga: Apa Itu Crypto Wallet?

Peraturan Cryptocurrency di Dubai

Dubai, pusat bisnis dan teknologi yang terkemuka di Timur Tengah, telah menjadi tuan rumah bagi berbagai inovasi, termasuk dalam dunia cryptocurrency.

Dengan memahami perlunya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, Dubai telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengatur cryptocurrency.

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang regulasi cryptocurrency di Dubai dan bagaimana hal itu memengaruhi pasar kripto di kawasan tersebut.

Pada tahun 2020, Pemerintah Dubai meluncurkan Undang-Undang Aset Virtual, yang dikenal sebagai DLT Regulatory Framework.

Tujuan utamanya adalah untuk mengatur operasi dan aktivitas yang terkait dengan cryptocurrency dan teknologi blockchain di Dubai.

Landasan hukum ini memberikan kejelasan dan ketenangan pikiran kepada pelaku pasar terkait dengan operasi mereka di wilayah tersebut.

Adapun aspek utama regulasi yang ditetapkan adalah:

1. Pendaftaran Platform

Undang-undang menetapkan persyaratan pendaftaran untuk platform pertukaran dan perusahaan yang beroperasi dalam ruang aset virtual. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas tersebut mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Perlindungan Konsumen

Regulasi mengamanatkan bahwa platform cryptocurrency harus menjaga kepentingan dan keamanan konsumen. Ini mencakup ketentuan tentang perlindungan data pribadi, transparansi biaya, dan resolusi sengketa.

3. Kepatuhan AML/KYC

Keamanan finansial menjadi prioritas utama, dengan persyaratan yang ketat untuk mematuhi prinsip Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Ini membantu mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

4. Transparansi Pelaporan

Pelaporan transaksi dan keuangan yang tepat diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Platform cryptocurrency di Dubai diharuskan untuk melaporkan aktivitas keuangan mereka secara teratur kepada otoritas yang berwenang.

Baca juga:

Aturan Pajak Crypto di Dubai 

Hingga saat ini, Dubai belum memiliki peraturan pajak yang khusus untuk cryptocurrency. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aturan pajak cryptocurrency di Dubai, yaitu:

1. Pendapatan dari Cryptocurrency

Pendapatan yang diperoleh dari perdagangan atau investasi cryptocurrency dapat dikenakan pajak sebagai pendapatan atau keuntungan kapital, tergantung pada sifat transaksi tersebut.

2. Pajak Capital Gains

Jika cryptocurrency dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya, keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut dapat dikenakan pajak sebagai capital gains. Namun, Dubai tidak mengenakan pajak capital gains untuk penduduknya.

3. Pajak Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang berkaitan dengan cryptocurrency, seperti penambangan atau perdagangan secara aktif, dapat dikenakan pajak pendapatan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku.

4. Kepatuhan AML/KYC

Walaupun Dubai tidak memiliki pajak khusus untuk cryptocurrency, kegiatan terkait dengan cryptocurrency tetap harus mematuhi prinsip Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC), sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh regulator.

5. Transparansi dan Pelaporan

Penting bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan cryptocurrency untuk menjaga transparansi dan melaporkan semua transaksi secara akurat. Hal ini dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mencegah pelanggaran pajak.

Cara Beli Crypto di Bittime

Kamu bisa beli dan jual aset crypto dengan cara yang mudah dan aman melalui Bittime. Bittime adalah satu aplikasi kripto terbaik di Indonesia yang sudah resmi terdaftar Bappebti. 

Untuk bisa beli aset crypto di Bittime, pastikan kamu telah melakukan registrasi dan menyelesaikan verifikasi identitas. Selain itu, pastikan juga kalau kamu punya saldo yang cukup dengan melakukan deposit sejumlah dana ke wallet. Sekadar informasi, minimal pembelian aset di Bittime adalah Rp10.000. Setelah itu, barulah kamu bisa melakukan pembelian aset crypto di aplikasi. 

Pantau pergerakan grafik harga Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan kripto lainnya untuk mengetahui tren crypto market hari ini secara real-time di Bittime.

Baca Juga: 

Apa Itu Matrix AI Network (MAN), Analisis Fundamental & Analisis Teknikal Harga Matrix AI Network (MAN) Dalam Rupiah

Apa Itu Bitget Token (BGB)?

Apa Itu Spot Market?

DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.