Pencucian uang kripto (Cryptocurrency Money Laundering/CML) adalah teknik yang digunakan oleh penjahat untuk melegitimasi dan menyembunyikan dana dengan mengubah mata uang fiat menjadi aset digital crypto dan mengalihkannya melalui berbagai jalur.
Mengenal Cryptocurrency Money Laundering
Pembicaraan tentang risiko cryptocurrency money laundering biasanya dibahas sebagai bagian dari Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD) yang masih menghantui Bitcoin dan aset kripto lainnya.
Money laundering sering kali menjadi sorotan pemerintah dan lembaga keuangan tradisional setiap kali topik cryptocurrency muncul (selain dari volatilitas pasar kripto dan masalah keberlanjutan terkait dengan mining).
Pandangan Pemerintah dan Ekonom
Pemerintah dan lembaga keuangan menekankan isu pencucian uang saat membahas kripto, selain kekhawatiran tentang volatilitas pasar, masalah keberlanjutan terkait mining, dan potensi penghindaran pajak.
Politisi dan para ekonom melihat kripto sebagai alat potensial untuk pencucian uang dan penghindaran pajak. Badan regulasi seperti Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Federal Reserve, dan entitas global lainnya mengkritik kripto yang terdesentralisasi karena dianggap tidak dapat dilacak dan kurang dapat dipercaya.
Insiden Colonial Pipeline
Meskipun umumnya disalahpahami, transaksi Bitcoin tidak bersifat anonim atau tak terdeteksi. Blockchain mencatat transaksi secara akurat, menimbulkan tantangan bagi mereka yang mencari anonimitas.
Para peretas seperti DarkSide, setelah insiden Colonial Pipeline, menyadari bahwa Bitcoin tidak memberikan tempat persembunyian yang aman.
Di awal penggunaannya, Bitcoin memang digunakan oleh penjahat untuk pencucian uang. Pada tahun 2020, pemerintah AS menyita $1 miliar dalam bentuk Bitcoin dari jaringan Silk Road, memperketat regulasi Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) secara global.
Bitcoin Money Laundering
Pada awalnya, ketika pemerintah dan lembaga regulasi belum berpengalaman dengan Bitcoin, Bitcoin memang digunakan oleh para penjahat untuk money laundering.
Pada tahun 2020, pemerintah AS menyita $1 miliar senilai Bitcoin dari jaringan Silk Road, di mana individu menggunakan Bitcoin untuk membeli barang ilegal dan mencuci uang senilai jutaan dolar.
Kasus-kasus seperti ini mendorong sebagian besar negara untuk memperketat peraturan hukum anti money laundering (AML) mereka untuk cryptocurrency.
Langkah Antisipasi Crypto Money Laundering
Pemerintah memberlakukan langkah-langkah preventif seperti aturan Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer/KYC) pada instansi kripto untuk menurunkan kegiatan ilegal. Bursa populer seperti Coinbase pun membantu pemerintah melacak identitas aset kripto.
Beberapa pelaku dengan niat kriminal akhirnya mencoba memindahkan aset menggunakan Bitcoin dan melakukan pertukaran aset antar kripto untuk mempersulit upaya pelacakan. Seiring dengan diterimanya kripto sebagai alat transaksi yang lebih luas, penjahat tersebut mungkin tidak selalu perlu mengubah kripto kembali menjadi mata uang fiat.
Pajak Bitcoin
Sehubungan dengan pajak, banyak negara masih bekerja untuk menetapkan cara terbaik untuk mengklasifikasikan aset cryptocurrency itu sendiri maupun setiap hasil yang diperoleh dari perdagangan Bitcoin dan aset digital lainnya.
Bitcoin juga sering disalahkan atas upaya penghindaran pajak. Sekarang bahwa kripto semakin diadopsi secara luas, lembaga seperti IRS dan SEC memperkenalkan pajak atas keuntungan modal dari kripto dan menjadikan gaji berdenominasi kripto sebagai pajak penghasilan.
Baca juga: Pajak Kripto Di Indonesia: Berdasarkan Permenkeu PMK 68/2022
Bursa Kripto yang Teregulasi
Bursa kripto yang diregulasi adalah mereka yang mematuhi semua hukum terkait kripto di yurisdiksinya dan tunduk pada pengawasan regulasi formal. Setiap negara memiliki hukumnya sendiri untuk aset digital, dan beberapa lebih ramah daripada yang lain terhadap keuangan terdesentralisasi.
Bursa yang diregulasi dengan persetujuan SEC di AS termasuk Coinbase, Binance.US, Gemini, dan Kraken. Berkat reputasi baik yang diberikan oleh persetujuan regulasi ini, mereka telah mendapatkan sebagian besar pangsa pasar di negara tersebut.
Bursa-bursa ini sering menawarkan layanan yang lebih dapat diandalkan dan terpercaya karena mereka memenuhi persyaratan dan perlindungan yang ditetapkan oleh pemerintah AS. Di antara persyaratan itu adalah mereka harus mematuhi semua aturan anti-money laundering dan KYC untuk mencegah kegiatan kriminal.
Kesimpulan
Cryptocurrency Money Laundering (CML) tetap menjadi topik perhatian bagi regulator dan pemerintah. Sementara banyak upaya dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, lanskap yang terus berkembang dari aset kripto menimbulkan tantangan berkelanjutan.
Baca Juga
Apa Itu Phising? Contoh Kasus di Industri Crypto dan Cara Menghindarinya
Siapa Satoshi Nakamoto Sebenarnya?
Apa itu Crypto Exchange dan Mengapa Penting?
Apa Itu Centralized Exchange (CEX)?
Apa Itu Decentralized Exchange (DEX)?
DISCLAIMER: Artikel ini bersifat informasi dan bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto apapun. Perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Harga aset kripto bersifat fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu dan Bittime tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar aset kripto.
Komentar
0 komentar
Harap masuk untuk memberikan komentar.